Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia dengan memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, investasi, dan bisnis di Indonesia.
Undang-undang Cipta Kerja mengubah sejumlah undang-undang sebelumnya, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang investasi, dan undang-undang pajak. Beberapa perubahan penting dalam undang-undang ini meliputi pengurangan birokrasi untuk investasi, pemangkasan syarat untuk penggunaan tenaga kerja outsourcing, pembatasan aksi mogok kerja, dan penyederhanaan prosedur perizinan bisnis.
Undang-undang Cipta Kerja telah menuai kontroversi dan protes dari sejumlah kelompok masyarakat, termasuk serikat pekerja dan aktivis hak asasi manusia. Sejumlah kelompok masyarakat tersebut memandang bahwa undang-undang ini mengabaikan hak-hak pekerja dan merugikan lingkungan. Namun, pemerintah menyatakan bahwa undang-undang ini akan membuka peluang baru bagi investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.
(Source : Klik Warta)
Apa yang dirasakan Oleh UMKM??
Setelah berlakunya UU Cipta Kerja banyak dampak yang dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Baik berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Kemudahan lainnya adalah kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan biaya yang murah. Hal ini mendorong adanya kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.
Dampak bagi Pelaku UMKM
Terkait peningkatan perlindungan kepada Pekerja, undang-undang cipta kerja menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon. Dalam pemberian pesangon pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran.
Bagi Pelaku Usaha, Undang-undang Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian. Kemudahan ini akan diterapkan dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar. Oleh karena itu, pemberian hak dan perlindungan pekerja yang lebih baik mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.
Pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi. Pelaku usaha yang dipilih mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).
Undang-undang Cipta Kerja juga mengatur dan menerapkan kebijakan satu peta (one map policy) yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW dilakukan dengan mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan. Sehingga mendorong adanya aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata ruang dalam RTRW. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah akan mempercepat penetapan RDTR dalam bentuk digital.
